Home / Uncategorized / Pengangkatan TIM HTW di NTB
Pengangkatan TIM HTW di NTB

Pengangkatan TIM HTW di NTB

bannerok
SURAT KEPUTUSAN

TENTANG
Nomor:01/SK/PPM/IV/2017

PEMBENTUKAN PERWAKILAN PEMANTAU PERDAGANGAN MANUSIA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT -NTB

Menimbang:
a.bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undangundang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b.bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidakterorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia
Mengingat:
a.Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan luar negeri
b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
c.Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Luar negeri
d.Undang UndangNomor21Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
e.Pasal 57 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007  Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
f.Pasal 60 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 , Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
g.SK MENKUMHAM Nomor AHU-08805.50.10.2014 Tentang Pengesahan Akta Notaris  Pendirian yayasan Perdagangan Manusia Nomor 06 Tanggal 28 Agustus 2014
h.Hasil kajian Pengurus Pusat dipandang perlu membentuk Perwakilan Pemantau Perdagangan Manusia di Provinsi Nusa tenggara Barat

DENGAN PERSETUJUAN PEMBINA
DEWAN PENGURUS PUSAT  MEMUTUSKAN
PEMBENTUKAN PERWAKILAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT-NTB
Dengan Susunan pengurus
1.Ketua        : KHAIRUNNISAH
2.Sekretaris        : DRS.M.YUSUF H UMAR
3.Bendahara        : RIDWAN
4.Alamat                       : Jl.Melati IV/156 B BTN Rembiagan Utara Rt 07/233   Kota Mataram -NTB
Kepada Pengurus Perwakilan agar
1.Melaksanakan Tugas dan Kewajiban sesuai dengan AD /ART dengan Penuh rasa Tanggung Jawab
2.Menjaga Kehormatan dan Nama baik Negara kesatuan Republik Indonesia
3.Melaporkan Keberadaannya ke  Gubernur ,KakesbangPol ,Dinas Depnaker dan Sosial
4.Melaksanakan Koordinasi dan atau kerja sama dengan NGO /LSM khususnya bergerak di bidang Human trafficking
5.melaporkan Pada kesempatan Pertama Hasil temuan dan kejadian maupun upaya upaya yang di lakukan ke Pengurus Pusat

Bekasi, 1 April 2017
YAYASAN   PEMANTAU PERDAGANGAN MANUSIA

YOSEPHINE ANASTASIA SH LLM
KETUA UMUM
TEMBUSAN

1.    Presiden Republik Indonesia
2.    Panglima Tentara Nasional Indonesia
3.    Kepala BIN (Badan Intelijen Negara)
4.    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan  Republik Indonesia
6.    Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
7.    Kepala BNP2TKI Pusat
8.    Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Republik Indonesia
9.    Menteri Sosial Republik Indonesia
10.    Menteri Luar Negeri RI
11.    GUBERNUR NTB dan jajarannya .

About admin

Pemantau Perdagangan Manusia

Comments are closed.

Scroll To Top