Home / Berita / Rumusan Rakornas Tindak Pidana Pembrantasan Perdagangan Orang
Rumusan Rakornas Tindak Pidana Pembrantasan Perdagangan Orang

Rumusan Rakornas Tindak Pidana Pembrantasan Perdagangan Orang

 

RAKORNAS TPPO2
RUMUSAN HASIL RAPAT KOORDINASI NASIONAL
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO  TAHUN 2015
HOTEL REDTOP JAKARTA, 23-25 AGUSTUS 2015

1. Memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan arahan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Tahun 2015 dengan tema “Strategi dan Inovasi dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015 – 2019 dan Pengalaman Terbaik Yang Sudah Dilaksanakan”yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 Agustus 2015 di Hotel Redtop, Jakarta.

2. Mengacu pada materi yang disampaikan oleh 8 (delapan) narasumber:
1) Pengalaman Terbaik, Strategi dan Inovasi Pencegahan TPPO Berbasis Keluarga dan Masyarakat, oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud.
2) Urgensi Perencanaan dan Penganggaran PP TPPO dikaitkan dengan RPJMN dan RPJMD, oleh Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, BAPPENAS.
3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembangunan Daerah dalam konteks PP TPPO di Daerah, oleh Dirjen Pembangunan Daerah, Kemendagri.
4) Penguatan Kapasitas Hakim dalam Memutuskan Perkara TPPO – Mahkamah Agung.
5) Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui Strategi Pemberdayaan Korban TPPO, oleh Provinsi Kepulauan Riau
6) Pencegahan dan Penanganan TPPO di Daerah melalui Mekanisme Pelayanan Satu Atap, oleh Provinsi Jawa Timur
7) Pemulangan dan Penanganan Korban TPPO, oleh IOM
8) Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui Pembentukan Rumah Edukasi oleh BNI 46

3. Memperhatikan berbagai masukan dan saran dari peserta Rakornas, yang mewakili pemangku kepentingan terkait pencegahan dan penanganan TPPO, ditemukan beberapa point yang perlu mendapat perhatian bersama sebagai berikut :
3.1 Permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan dan penangann TPPO baik di pusat maupun daerah antara lain :
1) Tidak adanya anggaran yang mendukung pencegahan.
2) Masih belum optimalnya penanganan korban TPPO di fasilitas kesehatan dasar dan tingkat lanjut (layanan fisik, psikis dan medikolegal), termasuk permasalahan sistem pembiayaan.
3) Dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS banyak korban yang sulit mendapatkan pembiayaan kesehatan.
4) Belum semua daerah memiliki rumah aman untuk melaksanakan rehabilitasi sosial untuk korban TPPO.
5) Belum semua daerah mengalokasikan anggaran untuk pemulangan saksi dan atau korban TPPO.
6) Belum semua daerah memahami pentingnya reintegrasi sosial bagi pemulihan saksi dan atau korban TPPO.
7) Kekurangan SDM yang terlatih dan kompeten di bidang rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.
8) Perspektif penegakan hukum kurang memperhatikan kepentingan korban.
9) Belum optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan TPPO.
10) Belum meratanya pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap mandat Undang-Undang.
11) Belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban TPPO.
12) Belum meratanya pemahaman dan perspektif APH terkait perlindungan korban TPPO.
13) Belum optimalnya koordinasi antara pusat dan daerah (atau sebaliknya) dan antara daerah asal, transit, dan tujuan.
14) Lemahnya koordinasi dalam penanganan korban TPPO di daerah termasuk korban TPPO warga Negara asing.
15) Sebagian besar daerah belum membentuk gugus tugas PP TPPO dan daerah yang sudah memiliki gugus tugas PP TPPO belum efektif melaksanakan fungsinya.
16) Belum semua daerah yang membentuk gugus tugas PP TPPO menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).
17) Rendahnya komitmen dalam penyediaan data PP TPPO.
18) Belum adanya kelembagaan yang menangani ketersediaan data PP TPPO secara khusus.
3.2 Untuk mengatasi permasalahan dalam PP TPPO tersebut, strategi dan inovasi yang bisa dilakukan diantaranya :
1) Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang terpadu korban TPPO dan dipetakan potret masing-masing daerah dalam pencegahan dan penanganan TPPO.
2) Daerah perlu diadvokasi secara intensif terkait pencegahan dan penanganan TPPO, untuk membuat kebijakan lokal tentang perlindungan bagi saksi dan atau korban TPPO.
3) Daerah perlu meningkatkan komitmen dalam pencegahan dan penanganan TPPO dengan salah satu indikatornya tersedianya “alokasi anggaran”.
4) Untuk mengakomodir masyarakat yang tidak mendapat layanan BPJS, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan kesehatan di luar BPJS, misalnya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
5) Melakukan pemetaan daerah rentan TPPO.
6) Meningkatkan kapasitas SDM lembaga layanan dan anggota gugus tugas terkait pencegahan dan penanganan TPPO.
7) Mendorong penegakan mandat UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8) Meningkatkan koordinasi antar anggota gugus tugas, antar anggota sub gugus tugas, dan pemangku kepentingan secara reguler.
9) Mendorong daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).
10) Mengembangkan sistem dan mekanisme pendataan TPPO yang efektif, terintegrasi dan mudah diakses.
11) penyediaan lahan untuk Rumah Aman.

3.3 Beberapa praktek terbaik yang telah dilakukan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat direplikasi di daerah lain, antara lain :
1) Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Bank BNI 46 menginisiasi pembentukan Rumah Edukasi di Indramayu.
2) Sumatera Utara telah mengembangkan jejaring kerjasama seluas-luasnya (antar lembaga, organisasi, dunia usaha yang peduli terhadap penanganan TPPO)
3) Kab. Bogor, Kab. Sukabumi sudah melaksanakan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial termasuk pemberdayaan terhadap korban TPPO serta berjejaring dengan LSM peduli trafficking.

4. Berdasarkan butir 1, 2 dan 3 tersebut di atas, seluruh peserta Rakornas, menyepakati rekomendasi hasil Rakornas sebagai berikut:
1. Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) perlu dilakukan melalui strategi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan secara komprehensif, terpadu dan terintegrasi di seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
2. Mendorong masuknya isu TPPO kedalam kerangka kebijakan dan perencanaan daerah baik dalam RPJMD maupun Renstra SKPD.
3. Mendorong kelembagaan, denganmelakukan revitalisasi fungsi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, serta lembaga/unit layanan (PPT, P2TP2A, RPTC, RPSA, dll) yang ada di daerah.
4. Tersedianya SDM yang kompeten dan memadai dalam memberikan layanan serta melakukan kesiapan regenerasi kader untuk kelanjutan layanan korban.
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh korban TPPO di setiap saat.
6. Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui kelompok-kelompok (peer group).
7. Sosialisasi melalui media massa baik formal maupun informal.
8. Untuk koordinasi dan kerjasama masih diperlukan advokasi dan intervensi pusat dalam memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya tentang mekanisme dan tata cara yang relevan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan termasuk dalam perencanaan penganggaran.
9. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas gugus tugas dan praktek-praktek terbaik dalam pencegahan dan penanganan TPPO bagi eksekutif dan legislatif guna membuat kebijakan, perencanaan atau keputusan yang lebih baik dalam pemberantasan TPPO.
10. Mengoptimalisasikan upaya penegak hukum yang berorientasi terhadap pemenuhan hak – hak korban disamping proses hukum.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk dapat dijadikan fokus perhatian bagi K/L dan Daerah guna mengoptimalkan Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Jakarta, 25 Agustus 2015

 

About admin

Pemantau Perdagangan Manusia

Comments are closed.

Scroll To Top